Permendagri Batas Daerah untuk Jamin Kepastian Hukum

Cegah Konflik, Perlu Sosialisasi
Kompas Yogyakarta, 7 November 2006

Sebuah kutipan:

Pendapat serupa dilontarkan oleh dosen Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana. Menurutnya, jika pengelolaan sumber daya alam itu tidak dikompromikan dengan masyarakat, dan dirasa tidak adil, maka dapat memicu konflik sosial.

"Sehingga, masyarakat tidak akan kehilangan hak atas kepemilikan lahan sekaligus memperoleh kejelasan mengenai kewajiban mereka, misalnya pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)," tutur Andi.

Slanjutnya